Public Sector Sustainability Forum Mewujudkan Pelaporan Keberlanjutan Di Sektor Publik Strategi Pemerintah Daerah dan BUMD dalam Membangun Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Nilai Publik yang Berkelanjutan

Transformasi tata kelola sektor publik saat ini tidak lagi hanya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang andal atau memenuhi kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks tersebut, pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu instrumen yang mampu mengintegrasikan informasi keuangan dan nonkeuangan sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja organisasi. Namun demikian, implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur berkolaborasi menyelenggarakan Public Sector Sustainability Forum (PSSF) dengan tema Mewujudkan Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik: Strategi Pemerintah Daerah dan BUMD dalam Membangun Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Nilai Publik yang Berkelanjutan. Forum ini dirancang sebagai wadah strategis untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, lembaga pemeriksa, pemerintah daerah, BUMD, akademisi, profesi akuntan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas perkembangan kebijakan, berbagi praktik baik, serta merumuskan langkah-langkah implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik.

TOPIK PUBLIC SECTOR SUSTAINABILITY FORUM

1. Transformasi Tata Kelola Sektor Publik melalui Pelaporan Keberlanjutan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
2. Peran Pemeriksaan dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kredibilitas Pelaporan Keberlanjutan Pemerintah Daerah dan BUMD.

3. Standar Pelaporan Keberlanjutan sebagai Fondasi Penguatan Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan BUMD.

MANFAAT KEGIATAN

1. Memahami perkembangan global & nasional terkait pelaporan berkelanjutan sektor publik.
2. Memahami strategi implementasi pelaporan di Pemerintah Daerah dan BUMD.
3. Memiliki wawasan pengukuran dampak (impact measurement) dan penciptaan nilai publik.
4. Memahami korelasi keberlanjutan dengan tata kelola, risiko, dan akuntabilitas.
5. Memperoleh referensi praktik baik (best practices) dari implementasi pelaporan berkelanjutan.
6. Memperluas jejaring profesional antar-instansi dan pemangku kepentingan.

SASARAN PESERTA

1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2. Aparatur Pemerintah Daerah
3. DPRD
4. Auditor Pemerintah
5. Akademisi dan Peneliti
6. Akuntan Sektor Publik
7. Praktisi ESG dan Sustainability
8. Masyarakat umum

PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal        : Selasa, 28 Juli 2026

Waktu            : Pukul 08.30 – 12.00 WIB

Media            : Hybrid (Auditorium Lt. 2, Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Gedangan, Jawa Timur) dan Online via Zoom

Jumlah SKP        : 4 SKP