Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 telah memperkenalkan perubahan penting dalam perlakuan pajak terkait penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta ketentuan pelaporan pajak yang mengakomodasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien.
Pentingnya Penyesuaian Perlakuan Pajak atas Natura dan Kenikmatan
PMK-66/2023 menetapkan ketentuan baru mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan pajak, serta menghindari upaya penggerusan basis pajak yang terjadi pada beberapa jenis imbalan yang tidak dapat dihitung dengan cara biasa.
Secara garis besar, PMK-66/2023 menyatakan bahwa pengeluaran untuk natura dan kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan pajak, sedangkan yang kurang dari satu tahun akan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Ketentuan ini penting bagi pemberi kerja untuk melaporkan pengeluaran tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, guna menjaga transparansi perpajakan yang lebih baik.
Beberapa kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak antara lain makanan, minuman, dan fasilitas yang disediakan di daerah tertentu yang tidak terjangkau transportasi umum, serta natura yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang diwajibkan oleh peraturan pemerintah.
Sistem Administrasi Perpajakan yang Lebih Terintegrasi
Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-11/PJ/2025) mengatur pelaporan pajak penghasilan dan pajak terkait lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi dan efisien.
Dengan adanya sistem ini, pelaporan pajak akan lebih terstruktur, mempermudah pemotongan dan penyetoran pajak secara digital. PER-11/PJ/2025 juga menyarankan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa untuk mempermudah administrasi pajak
Arah Kebijakan Pajak di Indonesia: Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan
Kedua peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, baik dalam hal pelaporan pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan, maupun dalam hal penerapan sistem digital dalam pelaporan pajak. Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat mempercepat pengumpulan data perpajakan yang lebih akurat, yang pada gilirannya akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak secara nasional.
Kesimpulan
Dengan diberlakukannya PMK-66/2023 dan PER-11/PJ/2025, Indonesia semakin menyesuaikan sistem perpajakannya dengan standar internasional dalam hal transparansi dan kepatuhan pajak. Untuk itu, bagi para wajib pajak, terutama yang terlibat dalam pengelolaan natura dan kenikmatan, sangat penting untuk memahami dengan baik ketentuan terbaru ini, serta mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Referensi
PER-11/PJ/2025 Sumber Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 Sumber Peraturan
