Kategori Berita & Kegiatan

Kategori Artikel
Data Analytics mendukung Pengembangan Arsitektur Microservice

Posted in Laporan Utama on Sep 02, 2024

  Belakangan ini, penggunaan arsitektur microservices telah menjadi pilihan utama dalam pembangunan dan penerapan aplikasi di berbagai organisasi, terutama dengan pemanfaatan container dan Kubernetes. Arsitektur ini menawarkan fleksibilitas dan ketahanan dengan memungkinkan setiap layanan beroperasi secara mandiri tanpa terpengaruh oleh kegagalan di bagian lain dari sistem. Namun, beberapa pemimpin teknologi, seperti Google, baru-baru ini mempertanyakan apakah pendekatan ini benar-benar merupakan cara terbaik untuk membangun aplikasi, mengingat kompleksitas yang dihasilkan oleh penyebaran micr...

Pelantikan dan Accounting Study Club Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur: Mengintegrasikan AI dan Blockchain dalam Praktik Akuntansi

Posted in Seputar IAI Jatim on Aug 31, 2024

  Pembayaran Sukarela dengan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Peningkatan Infrastruktur: Solusi Baru dalam Perpajakan Badan   Surabaya, 31 Agustus 2024 - Anggota Muda Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur mengadakan acara pelantikan pengurus baru sekaligus sesi Accounting Study Club (ASC) dengan tema "Artificial Intelligence and Blockchain Integration: Enhancing Transparency and Security in Accounting Practices." Acara ini diselenggarakan di Auditorium Fakultas Kedokteran, Universitas Surabaya (UBAYA), serta tersedia secara daring melalui Zoom. Acara dimulai pada pukul 08.00 W...

Pembayaran Sukarela dengan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Peningkatan Infrastruktur: Solusi Baru dalam Perpajakan Badan

Posted in Laporan Utama on Aug 30, 2024

  Pembayaran Sukarela dengan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal untuk Peningkatan Infrastruktur: Solusi Baru dalam Perpajakan Badan   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini meluncurkan regulasi baru yang memperkenalkan skema Pembayaran Sukarela dengan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal dalam konteks Pembangunan Infrastruktur. Skema ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan aset infrastruktur melalui mekanisme Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK). Dengan menggabungkan insentif fiskal dan non-fisk...

Peran Akuntansi Manajerial dalam Mengelola Skema Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Infrastruktur

Posted in Laporan Utama on Aug 30, 2024

  Peran Akuntansi Manajerial dalam Mengelola Skema Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Indonesia terus mencari cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan investasi di sektor infrastruktur, muncul kebutuhan untuk melibatkan sektor swasta lebih aktif dalam pembiayaan infrastruktur nasional. Hal ini didorong oleh besarnya pembiayaan yang dibutuhkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mencapai Rp6.445 triliun. Dalam upa...

Integrasi Audit Internal dan Daur Ulang Aset untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Aset Perusahaan

Posted in Laporan Utama on Aug 30, 2024

  Integrasi Audit Internal dan Daur Ulang Aset untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Aset Perusahaan   Pengertian Manajemen aset adalah proses pengelolaan aset yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup pemantauan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks perusahaan, manajemen aset bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut berfungsi optimal, mendukung operasional, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Sebagai bagian dari pen...

PMK 164/2023: Solusi Baru Pengenaan PPh bagi Pengusaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Posted in Laporan Utama on Aug 28, 2024

  Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. PMK ini dirancang untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi Wajib Pajak, khususnya yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta menyesuaikan kewajiban pelaporan usaha bagi pengusaha yang perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Latar Belakang dan Tujuan PMK 164 Tahun 2023 Tujuan...